Ketentuan
cuti industri F&B menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menghadapi tantangan manajemen kepegawaian di berbagai cabang usaha.
Cabang usaha industri F&B memiliki pendekatan pengelolaan serta jam kerja yang berbeda-beda.
Selain itu, industri F&B merupakan industri yang sering kali mengharuskan pekerjanya bekerja pada hari libur nasional.
Maka penting bagi tim HR untuk mengetahui ketentuan cuti
industri F&B dalam rangka menerapkan prosedur pengelolaan cuti pada seluruh cabang usaha.
Penjelasan Ketentuan Cuti di Industri F&B
Pengertian Ketentuan Cuti dan Industri F&B
Ketentuan cuti adalah peraturan yang mengatur perizinan bagi pegawai untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu.
Industri F&B adalah bidang bisnis penyediaan jasa layanan serta penjualan makanan dan minuman dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Struktur Organisasi Industri F&B
-
Food and Beverage Manager
F&B manager bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia perusahaan F&B agar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen.
-
Food and Beverage Director
F&B director memiliki tanggung jawab atas seluruh aktivitas bisnis pada dua departemen industri F&B, yaitu F&B service dan F&B product.
Outlet manager bertugas dalam pembuatan kebijakan terkait peningkatan keterampilan pegawai dan perancangan promosi produk.
-
Supervisor Restaurant (Head Waiter)
Supervisor bertugas untuk memeriksa laporan harian, meninjau, dan mengatur pembagian kerja pegawai secara terstruktur.
Line cook bertanggung jawab dalam memastikan penyajian makanan telah sesuai terhadap standar kualitas yang ditentukan perusahaan.
Waiter bertanggung jawab untuk mencatat pesanan serta menjaga kebersihan alat dan area makan konsumen.
Cashier bertugas untuk melayani dan menerima transaksi pembelian konsumen.
Ketentuan Cuti Berdasarkan UU Cipta Kerja
Berikut ketentuan cuti pekerja berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
a. Waktu istirahat wajib diberikan kepada pekerja paling sedikit meliputi:
- Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus , dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
- Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu
b. Perusahaan wajib memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus
c. Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Solusi HR Otomatis untuk Pengelolaan Cuti Industri F&B
-
Dapat Mengelola Cuti Secara Efisien
Solusi HR mengelola permintaan cuti pegawai secara lancar, akurat, transparan dan efisien.
Solusi HR mampu melacak permintaan cuti dari berbagai cabang berbeda dan membantu dalam menerima atau menerima permintaan tersebut dengan mudah.
Dengan sistem manajemen kepegawaian berbasis
cloud, pegawai dapat mengetahui jatah dan kebijakan cuti yang diterapkan perusahaan untuk seluruh cabang melalui portal website ataupun aplikasi.
-
Penyederhanaan Pengelolaan Cuti
Solusi HR memiliki pilihan untuk mengatur waktu istirahat pada pengelolaan kehadiran pegawai berdasarkan situasi dan kebutuhan perusahaan.
Memiliki fleksibilitas penentuan cuti memastikan bahwa manajemen kepegawaian dapat sesuai dengan berbagai jenis cuti yang ditentukan dalam kebijakan.
Penyederhanaan pengelolaan cuti juga membantu mengurangi beban tugas bagi tim HR.
-
Penyesuaian Prosedur Validasi Cuti
Dengan menggunakan solusi HR, berbagai jenis validasi dapat dibuat dan diatur untuk jenis cuti yang berbeda karena fleksibilitas yang ditawarkan dalam manajemen cuti pegawai.
Fleksibilitas berlapis ini tidak dapat dilakukan dengan manajemen cuti yang masih menggunakan metode manual.
Pegaw.ai adalah platform manajemen untuk kebutuhan divisi sumber daya manusia berbasis cloud yang memiliki modul untuk mengatasi semua tantangan pengelolaan cuti.
Pegaw.ai dirancang untuk memenuhi regulasi terkait ketenagakerjaan sehingga para pemilik bisnis tidak perlu khawatir akan operasional HR belum mematuhi standar regulasi pemerintah Indonesia.
Mudahkan dan sederhanakan seluruh proses manajemen pegawai dalam satu platform.
