Apabila Anda mencari penjelasan lengkap NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), artikel ini memuat info yang Anda cari.Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk selalu membayar pajak. Peran pajak sangat penting sebagai sumber pendapatan negara untuk membangun segala aspek kenegaraan yang berguna untuk seluruh masyarakatnya. 

 

Penjelasan Lengkap NPWP: Apa itu NPWP

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meminta dan menggunakan NPWP kepada orang yang wajib membayar pajak, atau disebut juga sebagai Wajib Pajak (WP).

NPWP merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh WP untuk menjalankan kewajiban membayar pajak.

Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 6:

 

NPWP adalah serangkaian nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan.

 

NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan juga peraturan perpajakan. Setelah memiliki NPWP, WP akan mudah terakses oleh DJP.

Setiap WP akan diberikan satu NPWP yang terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit lainnya adalah kode administrasi. NPWP dapat dimiliki baik perorangan maupun badan usaha.

Dengan NPWP, WP dapat mengurus dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa Wajib. Selain itu juga dapat memenuhi persyaratan sejumlah pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.

 

 

Penjelasan Lengkap NPWP: Manfaat lainnya

Selain berguna untuk perpajakan, NPWP juga berfungsi untuk keperluan lainnya yaitu:

 

  • Pengajuan Kredit ke Bank

NPWP adalah dokumen penting yang menjadi salah satu syarat untuk kelengkapan administratif ketika ingin mengajukan kredit atau pinjaman ke bank. Jika memiliki NPWP, pihak bank dapat sedikit memudahkan para peminjam karena pihak bank dapat melihat apakah orang yang mengajukan kredit tersebut taat akan pajak atau tidak. kredit yang membutuhkan NPWP seperti KPR, KTA, kredit multiguna, kredit kendaraan, dan kartu kredit. 

Bagi badan usaha dengan NPWP dapat membantu untuk menadapatkan kredit usaha dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya yang biasanya digunakan untuk modal usaha. Perbankan biasanya mensyaratkan NPWP sebagai jaminan.

 

  • Mendapatkan Insentif

Pemerintah sering mengadakan program pemutihan pajak maupun pemotongan pajak atau tax holiday. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat baik perorangan atau badan usaha dalam membayar pajak.

 

  • Membuat SIUP

Bagi pelaku usaha kecil seperti UMKM dan UKM yang baru memulai usahanya akan membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai dokumen yang membuktikan legalitas badan usaha, apalagi jika usaha semakin besar dan berkembang.

Dalam pembuatan SIUP, dibutuhkan NPWP perusahaan dan NPWP pribadi agar pemerintah bisa mengontrol pendapatan yang dimiliki badan usaha dan dapat menentukan besaran pajaknya.

 

  • Kartu Diskon

Usaha yang telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak sering mendapatkan timbal balik dari pemerintah. NPWP dapat menjadi kartu diskon untuk berbelanja pada event tertentu yang diadakan sejumlah Pemerintah Daerah (PEMDA).

 

  • Melamar Pekerjaan

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kebijakan untuk membantu pembuatan NPWP bagi mereka yang akan masuk dunia kerja. Pegawai hanya harus mendapatkan surat rekomendasi dari perusahaan atau meminta keterangan mengenai perusahaan tempat pemohon NPWP yang bersangkutan bekerja.

 

  • Membuat Rekening Bank

Beberapa bank mulai menerapkan persyaratan kepemilikan NPWP bagi calon nasabah saat ingin membuka rekening tabungan untuk verifikasi data calon nasabah. Meskipun bukan syarat yang mutlak, namun akan lebih mudah jika memiliki NPWP. Begitu juga dengan badan usaha yang membuka rekening bank atas nama usaha untuk pengelolan uang mereka.

Syarat kepemilikan NPWP dalam pembukaan rekening dilakukan untuk kepatuhan pihak bank kepada Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yaitu calon nasabah yang memiliki beneficial owner wajib menyerahkan NPWP untuk mencegah pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris oleh bank umum.

 

  • Pembuatan Paspor dan visa

NPWP masuk dalam salah satu syarat utama dalam pembuatan paspor dan juga visa. Saat mengurus Visa, akan diminta untuk menunjukkan kartu NPWP kepada imigrasi dan kedutaan negara tersebut. Jika tidak mempunyai NPWP, pengajuan Visa akan dipersulit bahkan berpotensi ditolak.

 

  • Membeli Produk Investasi

NPWP menjadi syarat yang harus terlampir dalam dokumen pengajuan investasi, seperti reksa dana. Tujuan pemenuhan data NPWP yaitu untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan teroris.

 

  • Syarat Mengikuti Lelang Proyek Pemerintah

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, beberapa daerah di Indonesia mewajibkan peserta lelang atau tender proyek memiliki NPWP untuk menjaring WP lebih banyak lagi.

 

  • Mengurus Restitusi (Pengembalian) Pajak

WP yang mengalami kelebihan bayar pajak dari jumlah atau ketentuan yang seharusnya, mereka bisa mendatangi kantor pajak setempat untuk mengurus pengembalian dari selisih tersebut dengan syarat harus memiliki NPWP.

 

  • Mengajukan Pengurangan Pembayaran Pajak

WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang harus disetor sehingga ingin mengajukan pengurangan pembayaran. Hal tersebut mungkin dapat terjadi jika WP memiliki NPWP.

 

  • Memudahkan Memantau PPh 21

Dengan adanya NPWP, pegawai dapat mendatangi kantor pajak untuk mengetahui besaran PPh 21 yang harus dibayar dan mengecek PPh 21 terutang sudah dipotong dan disetorkan oleh perusahaan atau belum.

 

 

Risiko tidak memiliki NPWP

Dari penjelasan fungsi-fungsi atau manfaat atas kepemilikan NPWP, ternyata banyak kelebihan yang masyarakat dapatkan dengan memiliki NPWP. Lalu apa yang resiko jika WP tidak memiliki NPWP?

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  pasal 21 ayat 5a tentang Pajak Penghasilan atau PPh21, bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi yaitu sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk PPh Pasal 22 , PPh Pasal 23 , kenaikan tarif yang berlaku bagi yang tidak memiliki NPWP adalah 100%.

 

NPWP merupakan salah satu data penting pegawai yang sifatnya sensitif. Ketika praktisi HR menggunakan aplikasi otomatis yang membantu pengelolaan administrasi, informasi yang bersifat seperti ini harus diperhatikan secara lebih baik.

Pegaw.ai memahami bahwa data sensitif memerlukan sistem perlindungan yang terbaik. Oleh karena itu, aplikasi Pegaw.ai telah disertai dengan teknologi AES 256 atau The Advanced Encryption Standard, sebuah sistem penyandian blok (block cipher) yang sudah terbukti dalam melindungi informasi sensitif software & hardware di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website Pegaw.ai atau ambil sesi coba gratis Anda di bawah ini untuk mencoba pengalaman administrasi yang lebih komprehensif.

Copy link
Powered by Social Snap